logo atas pa sdn 2019

Ditulis oleh Redaksi on . Dilihat: 68

Pedoman Pengelolaan Pengadilan

Berikut adalah daftar pedoman pelaksanaan/pengelolaan organisasi administrasi Kesekretariatan (Kepegawaian & Keuangan) Pengadilan Agama Sukadana :

No.Pedoman Pengelolaan Peraturan Kepegawaian
Keterangan
1.  Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976
Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
2. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979 Tentang Daftar Riwayat Hidup
3. Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974 Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil
4. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975

Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan & Penggunaan

Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
6. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977

Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil

Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik

Indonesia

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
8. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980 Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil
11. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 08/Se/1984

Tentang Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di

Yogyakarta

12.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009

Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor 71/Kma/Sk/V/2008

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008

Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan

Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai

Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan PeradilanDibawahnya

 

     

Pedoman Pelaksanaan Urusan Umum

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002

Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat

3. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 51/PB/ tahun 2008

Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga

4. UU No. 1 Tahun 1971 Tentang Pokok Pokok Kearsipan
5. Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 tahun 2004 Tentang Pedoman Kearsipan
6. Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I
7. PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
8. Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
9. PMK No. 33/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN
10. Permenpan dan RB RI No. 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
11. Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah RI No. 373/KPTS/2001 Tentang Sewa Rumah Negara
12. Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN
13. PMK No. 244/PMK.06/2012

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan

Pengendalian BMN

14. PMK No. 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara

 

     

Pedoman Pelaksanaan Urusan Perencanaan & Keuangan

1.  UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 
2.  UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 
3.  Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah 
4.  Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011

Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah

No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 

5.  Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008

Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai

Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung 

6.  Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011 Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA 
7.  Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012

Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap 

8.  Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014 Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014 
9.  Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN 
10.  Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 Tentang Tentang Bagan Akun Standar 
11.  Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 
12.  Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009 Tentang Perencanaan Kas 
13.  Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012

Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana

kerja dan anggaran kementerian negara lembaga 

14.  Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil 
15. Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007

Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri

Keuangan No. 233/PMK.05/2011

16. Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008

Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor

/Satuan Kerja

17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005

Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme

Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

No.PER.28/PB/2008

18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010

Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan

Dana Harian KPPN

20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011

Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan

SPM dan SP2D

22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga
23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011 Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011
24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011

Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan,

Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar

26. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010

Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan

Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan

Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia

27. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah

Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012

28. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013

Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada

satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang

berada dibawahnya

29. Uu No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
30. Uu No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
31. Uu No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
32. Pp No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
33. PP NO 8 TAHUN 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah